diskriminasi peradilan terhadap ricksy prematuri, tersangka dugaan bioremediasi (pemulihan lahan tanah dan tercemar limbah migas dengan biologis) fiktif selama lahan chevron supaya dihentikan karena perkara ini hanya memunculkan preseden hukum yang menafikan keadilan.
perkara ini serta memunculkan preseden hukum dan menafikan keadilan terdakwa lainnya dan mengganggu cuaca investasi di kalangan industri migas indonesia, ujar juru bicara alumni institut pertanian bogor (ipb) ahmad mukhlis yusuf kepada wartawan pada jakarta, rabu.
menurut mukhlis, tersangka ricksy juga empat tersangka yang lain dalam pengadilan tipikor jakarta pusat supaya mendapatkan hak hukum menghadirkan saksi ahli yang kompeten.
kami telah mencatatkan permohonan pemantauan atas proses peradilan dan tengah berjalan, untuk majelis hakim mengambil tindakan adil serta tidak diskriminatif. bagian ricksy hanya diberikan masa seminggu agar menghadirkan saksi ahli, sedangkan jaksa mempunyai 26 saksi ahli selama 3.5 bulan. sedangkan 24 saksi ahli itu meringankan serta dua saksi ahli saja dan memberatkan, ujar dia dan ditemani tito pranolog juga andi irman.
Informasi Lainnya:
ia menyatakan perkara dan menangkap ricksy prematuri, serta pilihan pihak lainnya, berkaitan dengan proyek bioremediasi, pemulihan lahan tanah dan tercemar limbah migas secara biologis, dalam lahan konsesi pt chevron pacific indonesia (cpi) di sederat wilayah selama sumatera, selama kurun waktu 2006--2012.
perkara ini mulai bergulir awal maret lalu, ketika jampidsus mulai mengerjakan penyidikan. cuma berselang beberapa hari saja dalam 12 maret kemarin, direktur penyidikan telah mengeluarkan sprindik dengan tersangka ricksy prematuri serta general manager sumatera light north operation, alexia tirtawidjaja. perkara ini kemudian menyeret tiga karyawan cpi lainnya-- kukuh kertasafari, widodo serta endah rumbiyanti-- dan seorang kontraktor lain, herlan bin ompo, direktur pt sumigita jaya. keuntungan tersebut sudah adalah fakta dan sudah dipublikasikan di persidangan, ujarnya.
selanjutnya, ricky prematuri segera ditahan, ketika ada tersangka lain bebas dalam sidang pra peradilan.
di sisi lain, papar dia, dalam fakta persidangan dan terungkap, deputi iv kementrian lingkungan hidup, masnellyarti hilman menyampaikan substansi pekerjaan bioremediasi itu sudah berjalan sesuai melalui pp no 18 tahun 1999 dan kepmen lh nomor 128 tahun 2003.
dari kementrian lingkungan hidup saja menyatakan substansi konsentari bioremediasi itu sudah berjalan sesuai melalui pp no 18 tahun 1999 juga kepmen lh nomor 128 tahun 2003, kata dia.
ia mengajarkan pt cpi adalah perusahaan eksplorasi minyak bumi yang terikat production sharing contract (psc) dengan bp migas (sekarang berubah merupakan skk migas). salah Satu kewajiban cpi dibuat perusahaan psc adalah memulihkan lahan-lahan dan tercemar akibat operasi juga eksplorasi migas.
cpi pun mengadakan tender supaya website pemulihan lahan lewat metode bioremediasi di sejumlah lokasi dan merupakan wilayah kerja operasinya. sepanjang tahun 2006--2012 ada puluhan tender yang digelar cpi. pt gpi salah Salah satu pemenangnya dengan seleksi yang ketat dan transparan. dijadikan direktur gpi yang bertanggungjawab selama menangani proyek-proyek bioremediasi, ricksy lah yang menandatangani kontrak kerja dengan cpi, papar dia.
ia menduga catatan awal angka ini berasal daripada edison effendi, mantan dosen sebuah perguruan tinggi swasta pada jakarta, yang pernah pilihan kali memenuhi tender proyek bioremediasi dalam cpi akan tetapi kalah. atas laporan itu kejaksaan agung menduga bioremediasi itu tak dilaksanakan sebagaimana mestinya alias fiktif.
pada proses seterusnya, papar dia, proyek bioremediasi tersebut dianggap membahayakan keuangan negara. dugaan atas kerugian negara didukung saksi ahli yang didatangkan jpu daripada bpkp di salah Satu persidangan.
padahal selama persidangan pra peradilan dan diajukan kaum terdakwa dari cpi, yang berlangsung di november 2012, ahli keuangan negara arifin p surya atmadja pada kesaksiannya selama pn jakarta selatan menegaskan kiranya bpkp tidak berwenang menghitung kerugian negara. hal ini karena sudah diatur di undang-undang kiranya dan berhak mengaudit merupakan badan pemeriksa keuangan (bpk) pas uu no 15 tahun 2005, ujarnya.
ahli keuangan tersebut menyebut bpkp tidak mempunyai kewenangan menghitung kerugian negara dengan demikian hasilnya pun menjadi tak sah dan mesti batal demi hukum. bahkan hasil penghitungan itu tidak dapat dimasukkan dijadikan alat bukti.
menurut mukhlis, hingga ketika ini, lanjutnya, jumlah penandatangan petisi tersebut tercatat sampai hari selasa tanggal 1 mei 2013 merupakan sebanyak 433 orang dari seluruh komponen penduduk indonesia, selain kaum alumni ipb.
ia menegaskan upaya alumni ipb, cuma ingin menyamakan pemahaman kepada warga indonesia mengenai proses peradilan ini dan diwarnai diskriminatif.
kami harapkan demii keadilan baru berpihak kepadannya dengan peran komisi yudisial. kami memohon kepada ky untuk memantau penegakkan hukum di persentasi ini supaya berjalan dengan adil dan transparan, ujarnya.
selain tersebut, ia memohon untuk ketua majelis hakim tipikor, dr. sudharmawatiningsih, mh mampu memimpin persidangan juga memberhentikan dengan lebih adil sesuai melalui suara nurani hakim dijadikan wakil tuhan dalam muka bumi.