Legislator: perlu pembatasan pengeluaran dana pilkada

wakil ketua komisi ii dpr ri abdul hakam naja memandang usah ada filter pengeluaran dana pemilihan kepala daerah dalam agama perundangan guna mengantisipasi ekses negatif daripada penyelenggaraan pilkada.

selama ini, belum banyak pengaturan filter pegeluaran dana pilkada, seperti dana kampanye, promo di media, atribut, juga sebagainya, tutur abdul hakam naja pada diskusi mencegah penghamburan uang negara selama gedung mpr/dpr/dpd ri, jakarta, selasa.

pembicara yang lain selama diskusi tersebut adalah direktur fasilitas kepala daerah, dprd, dan hubungan antar-lembaga kemendagri dodi riatmadji juga pakar hukum tata negara margarito kamis.

menurut hakam naja, belum keberadaan agama filter pegeluaran dana kampanye sering mencari penyelenggaraan pilkada menjadi jor-joran juga munculnya praktik politik uang.

jika calon kepala daerah dan telah mengeluarkan banyak dana dan kemudian kalah, akan tetapi belum siap mental agar kalah, sering dapat memicu munculnya tindakan anarkis dari para pendukungnya, ujarnya.

Baca Juga: Jual Jam Tangan - Jual Jam Tangan Murah - Jual Jam Tangan Murah - Jual Jam Tangan Online

oleh sebab tersebut, papar hakam naja, di pembicaraan ruu pilkada, dpr ri dan pemerintah ingin merumuskan aturan pembatasan pengeluaran dana pilkada oleh karenanya penyelenggaraannya merupakan lebih proporsional.

aturan pembatasan itu, berdasarkan dia, dapat melalui pilihan pendekatan, semisal banyaknya persentasi warga di sebuah daerah atau luasnya wilayah geografis suatu daerah.

persoalannya kondisi setiap daerah dalam indonesia berbeda-beda, bagus luas serta jenis geografis, angka penduduk, maupun skill memperolah pad (penghasilan benar daerah), sehingga diperlukan kajian, katanya.

pada kesempatan tersebut, ketua panitia kerja ruu pilkada ini menambahkan, sumber dana penyelenggaraan pilkada serta harus diatur secara gamblang apakah semuanya daripada apbn, semuanya dibandingkan apbd, ataupun kombinasi dari apbn juga apbd.

di pihak lain, papar dia, sumbangan dana untuk penyelenggaraan pilkada, baik dibandingkan lembaga maupun perorangan, serta relatif cukup besar.

namun, sumbangan dana agar pilkada ini sudah diatur batas maksimalnya biarpun pelaporannya dan kadang-kadang belum gamblang, ujarnya.

hakam mengemukakan bahwa filter pengeluaran dana pilkada tersebut sangat berguna sebab agar memelihara keadilan terhadap seluruh pasangan kepala daerah dan mau bertarung. demikian juga, pengaturan frekuensi promosi pada televisi.

selama ini, cuma pasangan calon yang mengakibatkan ada uang, yang bisa sering promosi selama televisi, koran, media elektronik, katanya.

Entri Populer